Komisi I Akan Bubarkan TAP Ridwan Kamil

Ketua Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra Syahrir

jabarnetwork.com-Komisi I DPRD Jawa Barat berencana akan membubarkan TAP (Tim Akselerasi Pembangunan) Ridwan Kamil apabila ditemukan pelanggaran aturan, dan mengembalikan fungsi asisten daerah dari berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan hidup sampai bidang pemerintahan.

“Nanti akan dikembalikan fungsi-fungsi Asda-Asda (Asisten Daerah), itu Asda ada semua bidang. Dari lingkungan hidup, ekonomi sampai pemerintahan ada. Kenapa potensi ASN yang kita miliki tak digunakan,” tegas Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir saat dihubungi dari Bandung, Rabu (20/03/2019).

Namun demikian hal tersebut harus melalui pembahasan terlebih dahulu saat pemanggilan Jumat (22/3) nanti. Menurut Syahrir, dalam pemanggilan sesi satu atau kedua nanti akan dibahas ihwal keberadaan TAP Ridwan Kamil yang saat ini sudah menjadi polemik.

Komisi I awalnya mengira pembentukan TAP Ridwan Kamil ini hanya ada pada masa transisi saja setelah itu selesai. Ternyata, sampai saat ini masih ada dan konon katanya bisa diberpanjang untuk 5 tahun. Oleh karena itu, nanti akan ditanyakan kepada Sekda, dan pihak Pemerintah Provinsi Jabar.

“Baru dipanggil sekarang karena ini sudah ramai (menjadi polemik). Makanya Jumat (22/03) akan kita undang untuk melihat bagaimana polanya,” jelasnya.

Selain itu, dalam pertemuan nanti pun Komisi I akan melihat bagaimana pembentukan TAP Ridwan Kamil ini sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Kenapa TAP Ridwan Kamil ini belum dibubarkan, bercermin dengan TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di DKI Jakarta sudah selesai setelah masa transisi berakhir.

“Makanya nanti akan kita lihat Pergub-nya, Permendagri-nya bahkan ke Peraturan Pemerintah apakah sesuai atau tidak dengan Jawa Barat yang masih memiliki TAP meski sudah tidak dalam masa transisi. Kalau masih masa transisi, ya okeylah,” terangnya.

Pada intinya pada pertemuan Komisi I dengan TAP Ridwan Kamil ini intinya hanya meminta kejelasan fungsi TAP seperti apa, adakah potensi pelanggaran. Mengingat dalam TAP Ridwan Kamil ini justru ada beberapa keluarga Ridwan Kamil. Seperti, Elpi Nazmuzzaman yang merupakan Adik Ridwan Kamil. Ada juga sepupu Ridwan Kamil yaitu, Wildan Nurul Padjara dalam Dewan Eksekutif TAP Jabar.

“Padahal aturannya sudah jelas, anjuran KPK dalam TAP itu tidak boleh ada ex tim sukses, keluarga. Jadi pertemuan kita nanti mengarah kepada pendalaman itu. Gimana seleksinya, kenapa DPRD tidak dilibatkan. Kenapa tidak ada sinerginya dengan legislatif padahal pembangunan bisa berjalan karena ada sinergi dua lembaga tersebut (eksekutif dan legislatif,” terang keluh Syahrir.

TAP Ridwan Kamil Sarat Nepotisme

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, Didin Supriadin menambahkan dibubarkan atau tidak TAP Ridwan Kamil ini harus dilihat payung hukumnya terlebih dahulu dan itu harus dijelaskan oleh Sekda dan Biro Hukum serta Organisasi tidak terkecuali nanti oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Yang paling utama sekali, pertama soal payung hukum TAP Ridwan Kamil ini. Jangan sampai pas kita teliti ternyata tidak ada payung hukum dan ini nanti jadi persoalan dikemudian hari,” tambah Didin.

Misalkan, Keputusan Gubernur Jabar Nomor 060.1/Kep/1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018 ini nyatanya menabrak beberapa aturan lain yang akhirnya akan menjadi temuan. Tentunya Komisi I tidak menginginkan hal itu terjadi.

“Terutama menyangkut soal payung hukum anggaran untuk TAP Ridwan Kamil ini apakah diambil dari operasional gubernur atau seperti apa. Nanti kita akan meminta penjelasannya,” jelas dia.

Selain itu, Komisi I pun menyoroti soal  anggota TAP Ridwan Kamil lebih banyak diisi oleh mantan tim sukses Ridwan Kamil dengan Uu Ruzhanul Ulum saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar lalu serta beberapa diisi oleh keluarga Ridwan Kamil. Padahal KPK sebelumnya sudah mengingatkan bahwa masuknya mantan tim sukses dan keluarga ke TAP akan menimbulkan konflik kepentingan.

“Semuanya itu nanti akan kita konfirmasi kepada Sekda, Biro Hukum dan Organisasi tidak terkecuali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai user TAP tersebut, ujar Dindin.

Namun demikian kata Dindin, pemanggilan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut masih jauh tetapi sangat memungkinkan apabila hasil dari pertemuan dengan Sekda dan Biro Hukum dan Organisasi serta OPD lainnya tidak memuaskan.

“Maka Dewan akan memanggil Gubernur Jawa Barat, dan nanti juga ada rencana Pansus LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jabar bulan depan. Hal itu juga bisa jadi ruang bagi Komisi I menaanyakan kembali soal TAP ini,” ujar dia.

Leave a Reply