Honorer Pemprov Banten Berpose Dukung Prabowo-Sandiaga di Sekolah, BKN Instruksikan Pecat

Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana

jabarnetwork.com-Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta enam orang  berseragam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang fotonya viral berpose mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diberhentikan.

“Kasus di Banten itu bukan ASN tetapi tenaga harian lepas, tidak ada urusan PNS-nya. Beda lagi kalau ASN, mereka itu belum ASN. Apakah mereka bersalah? Iya tetap bersalah,” tutur Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana saat ditemui di Kantor Regional III BKN Bandung, Kamis (21/03/2019).

Alasannya, terang Bima, karena mereka menggunakan pakaian PNS (ASN) dan mereka melakukan pose foto tersebut di sekolah yang seharusnya bersih dari kegiatan politik. Maka sebaiknya diberhentikan saja enam orang tersebut.

“Ini pengorbanan yang sangat berat bagi mereka (enam orang yang berpose mendukung Prabowo-Sandiaga). Hanya karena hal seperti itu mereka harus diberhentikan. Tapi, ya sudahlah itulah konsekuensi atas apa yang dilakukan mereka,” terang Bima.

Sebenarnya viralnya foto enam orang berseragam Aparatur Sipil Negara (ASN) berpose mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno yang diduga di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ini bukan viral yang menjadi permasalahannya. Tetapi, tujuannya sudah bisa dibaca bahwa kasus ini mengarah kepada menjatuhkan Gubernur Provinsi Banten.

“Gubernurnya (Gubernur Provinsi Banten) pasti marah, maka sebaiknya diberhentikan saja mereka itu,” tegas dia.

Atas kasus tersebut Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengingatkan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas dan dilarang keras memprovokasi masyarakat dengan cara berfoto atau perilaku lainnya yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres.

“Saya ingatkan,  kembali kepada tupoksi ASN. ASN harus berdiri ditengah, harus adil dan jauhi keperpihakan terutama dalam politik karena ini sangat tidak mendidik masyarakat,” jelas dia.

Pilihan Politik ASN Hanya Kotak TPS yang Tahu

Menurut Bima, ASN memang diperbolehkan untuk memilih salah satu pasangan pada Pilpres  2019, tetapi ingat pilihan tersebut terbatas hanya bisa ditunjukkan di TPS (saat melakukan pencoblosan saja).

“Mereka (ASN) masih bisa memilih sesuai pilihannya tetapi jangan membuat provokasi. Anda boleh tidak suka kepada salah satu calon, tetapi ingat jangan katakan itu karena nantipun calon yang anda tidak anda sukai itu harus anda layani juga,” kata dia.

Sebagai ASN yang baik terang Bima,  harus melayani baik nanti pasangan calon nomor urut 01 atau 02 yang menang nanti. ASN tetap harus melayani siapapun presiden dan wakil presiden yang menang nantinya.

“Ini yang harus diingat oleh seluruh ASN, ASN harus bisa menempatkan jatidiri mereka sebagai ANS,” terang dia.

Berkelit Tak Tahu Aturan Netralitas, BKN : Jangan Berlit !

Adapun apabila ASN yang terbukti telah melanggar netralitas ASN maka harus dihukum, dan apabila dalam pembelaanya ASN yang terbukti langgar netralitas tersebut berkelit karena ketidaktahuan aturan soal netralitas. Hal itu hanyalah alasan untuk mangkir dari konsekuensi hukuman.

“Kalau ada ASN di Jabar yang diduga terlibat melanggar netraliltas ASN dan beralasan tak tahu aturan. Ah itu hanya alasan mereka saja. Masa tidak tahu, atura netralitas sudah jelas tidak boleh seperti itu, “ tegas dia.

Ingat pertama kali disumpah saat menjadi PNS atau ASN sudah dimintai konsistensi dan integritasnya terhadap menjaga netralitas dan keadilan serta harus setia terhadap Indonesia, termasuk asas-asas kebangsaan yang harus dijunjung tinggi oleh setip ASN.

“Ada sumpah jabatan CPNS dan saat dilantik menjadi PNS itu sudah ada aturannya. Jadi sangat ajaib apabila ada PNS yang jawabnya tak tahu,” ujar Bima.

Bima menambahkan, netralitas itu harus dijaga, tugas ASN hanya melayani masyarakat dengan baik berkualitas tinggi. Sehingga masyarkaat merasakan keadilan. Menjaga netralitas wajib bagi ASN karena mau tidak mau hal tersebut berpengaruh terhadap pelayanan publik.

“Dikhawatirkan apabila tidak netral pelayanan publik bisa jadi rusak, bisa terpengaruh. Misalkan ada masyarakat yang ternyata beda pandangan politiknya jadi dalam memberikan pelayanannya buruk karena beda panangan, itu tidak boleh,” tambahnya.

Leave a Reply