jabarnetwork.com, Partai Golongan Karya membenarkan bahwa partainya akan meminta jatah menteri kepada Joko Widodo dengan kuota sewajarnya, pasca ada keputusan resmi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada 28 Juni 2019.

“Golkar tak meminta jatah (dipatok jumlah) menteri, tetapi  sewajarnya saja (memintanya). Nanti akan kita bahas lagi.” tutur Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto saat ditemui di DPD Partai Golongan Karya Jawa Barat, Jalan Maskumambang Bandung, Jumat (14/06/2019).

Menurut Airlangga Hartarto, sebenarnya soal kabinet ataupun nama-nama yang akan menjadi menteri itu hak preogatifnya Joko Widodo nanti sebagai presiden RI periode 2019-2024. Artinya, keputusannya semuanya ada di Presiden Joko Widodo.

“Urusan kabinet itu hak preogatif  Presiden Joko Widodo, tapi ya  Golkar meminta sewajar-wajarnya.” katanya.

Saat ditanya maksud sewajar-wajarnya untuk kouta menteri yang diminta Golkar berapa 2 , 3 atau 5. Airlangga Hartarto hanya menjawab mengangguk saja sambil berkata, nanti akan dibahas lebih lanjut.

Termasuk dengan nama-nama kader Golkar yang akan menjadi kandidat menteri Presiden Joko Widodo nanti, juga posisi menteri mana yang dibidik oleh Golongan Karya itu nanti akan ada pembahasan khusus.

“Nanti akan kita bahas lagi. Jumlah menteri, nama-nama (kader dari Golkar) dan posisi menteri-nya.” tegas dia.