DPRD Jabar Sahkan 3 Perda Sekaligus, Ini Perda-Perdanya

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari saat diwawancarai awak media
usai acara Rapat Paripurna Kamis (21/03).

jabarnetwork.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengesahkan dan menetapkan 3 rancangan peraturan daerah sekaligus hari ini saat Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Bandung, Kamis (21/3).

Tiga Perda yang dimaksud diantaranya, Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau bagi Kesehatan yang merupakan prakarsa DPRD Jabar. Terakhir Perda tentang Perubahan Perda Provinsi Jabar No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan da Penyusunan Perangkat Daerah Jabar atau SOTK (Struktur Organisasi dan Tat Laksana OPD yang merupakan prakarsa Pemerintah Provinsi Jabar.

“Tentunya alhamdulilah RPJMD sudah ditetapkan tepat waktu, sekarang sudah hasil evaluasi dari Kemendagri dan sudah ada penyelarasannya juga, dan sekarang 3 raperda sudah kita sahkan dan tetapkan,” tutur Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, usai Rapat Paripurna tadi petang, di Bandung, Kamis (21/03/2019).

Lebih lanjut Ineu menjelaskan, setelah Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang dibahas oleh Komisi II ini ditetapkan diharapkan bisa langsung diterapkan. Sebab, Perda ini sudah ditunggu oleh masyarakat khususnya bagi pembudidaya ikan dan petambak garam.

“Karena Perda ini dinilai bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka sehingga penetapan Perda ini sangat ditunggu-tunggu oleh mereka,” jelas Ineu.  

Termasuk dengan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau bagi Kesehatan yang merupakan prakarsa DPRD Jabar yang diharapkan setelah ditetapkan Perda ini ada aturan yang jelas dan tegas mengenai kawasan merokok.

“Setelah 3 Perda ini ditetapkan DPRD Jabar berharap Pemerintah Provinsi Jabar segera menerbitkan Pergub untuk masing-masing perda tersebut,” katanya.

Sementara itu,  Perda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Jawa Barat yang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) 7 DPRD Jabar ini hanya penyesuain saja karena belum ada Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang terkait soal SOTK.

“Hal yang sangat mendasar bagi kita saat ini salah satunya soal OPD, Badan Koordinasi Pemerintahan yang ditiadakan sehingga perlu Perda ini. Seluruh staff yang ada pada OPD yang ditiadakan tersebut digabung ke beberapa OPD yang ada bahkan kepalanya masuk ke DPRD Jabar,” ujar Ineu.

Meksipun Perda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Jawa Barat atau yang sering disebut SOTK ini sudah ditetapkan, diharapkan akan ada evaluasi terutama Perda sebelumnya dengan yang baru ini kedepannya.

“Karena akan banyak penyesuian. Seperti di Sekretariat DPRD Jabar yang Kabagnya ada 4 sedangkan nanti akan ada 120 anggota dewan. Maka kami mengusulkan ada perubahan atau penambahkan bagian mengingat Sekretariat DPRD Jabar nilainya A+,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan per hari ini Pemerintah Provinsi Jabar memiliki 3 Perda baru yang lebih menguatkan atau melindungi masyarakat kelompok Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

“Dan kita juga bangga punya Perda untuk melindungi pembudidaya ikan dan petambak garam yang selama ini mungkin masih kemana-kemana, kriterianya tak jelas. Sekarang mereka kita lindungi dengan Perda kita sendiri,” ujar Kang Emil.

Adapun terkait dengan Perda terkait masalah rokok yang nanti implementasinya akan ada pengaturan kawasan merokok yang tegas di tempat jualan dan ruang publik lainnya. Sehingga generasi muda di Jabar akan terlindungi dari zat-zat aditif.

“Dengan ada aturan ini akan lebih tegas mengatur soal kawasan merokok,” pungkas dia.

Kemudian, Perda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Jawa Barat atau yang sering disebut SOTK ini lebih memudahkan dan mengamankan birokrasi di Jabar.

“Setelah ada Perda ini diharapkan tidak akan ada masalah terkait tupoksi-tupoksi baru ini karena sudah jelas peraturannya,” harapnya.

Mudah-mudahan setelah tiga Perda ini ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jabar segera membuat Pergub dan langsung dijadikan sebuat rutinitas kegiatan yang lebih maju. Mudah-mudahan di semester ini tidak ada lagi Pergub yang antri terlalu lama untuk diterbitkan.

Leave a Reply